Bupati Jawab Pandangan Umum Fraksi Soal Dua Raperda

51
PENJELASAN: Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap raperda penyertaan modal Bank BJB dan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (Foto: IST)

SUKABUMI, magnetberita.com – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (9/4/2018) mengagendakan penyampaian nota jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda).

Kedua raperda itu yakni Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, tbk dan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi.

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, menegaskan penyertaan modal Bank BJB telah dianalisa baik secara investasi maupun dari peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal itu juga mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pelayanan perbankan yang prima, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Perda tentang penyertaan modal ke Bank BJB harus sudah diundangkan paling lambat Juni 2018. Penyertaan modal akan dialokasikan pada APBD Perubahan 2018 atau paling lambat di APBD 2019,” jelas bupati.

Sementara raperda Hari Jadi Kabupaten Sukabumi, bupati berharap akan menjadi latar belakang sejarah kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa ini secara historis dan sosiologis kedaerahan, dan kemasyarakatan.

Selain itu dapat dijadikan sebagai salah satu sumber kearifan lokal. Ke depan peringatan Hari Jadi tidak hanya menjadi rutinitas yang bersifat seremonial dan testimonial saja, tetapi harus jadi ruh sebagai pijakan dasar aktivitas masyarakat dalam tata kelola kehidupan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

“Hari Jadi bisa menjadi penyemangat untuk menghargai jasa-jasa dan meneruskan cita-cita para pendahulu kita. Sehingga Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari NKRI dapat berkontribusi dalam pembangunan, baik secara kedaerahan maupun nasional,” bebernya.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi, menambahkan raperda usulan eksekutif yang telah dibahas anggota legislatif akan segera disahkan kemudian dimasukan ke dalam lembaran daerah.

“Perda definitif sangat perlu sebagai payung hukum melaksanakan sebuah kebijakan di ranah eksekutif,” jelasnya.

Hadir pada rapat paripurna itu Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono, pimpinan DPRD beserta anggota, dan para kepala perangkat daerah Kabupaten Sukabumi.

Reporter: Bimher | Editor: Ade Sutisna