IPDN Anugerahi Megawati Gelar Doktor Honoris Causa

64
Mantan Presiden RI kelima, Megawati Soekarno Putri, usai menerima gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Pemerintahan dari IPDN (Foto: MB.COM)

BANDUNG, magnetberita.com – Mantan Presiden RI kelima, Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarno Putri, mendapatkan anugerah Doktor Kehormatan (Honoris Causa) Bidang Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Megawati yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan itu dilaksanakan di Balairung Rudini, Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (8/3/2018).

Rektor IPDN Ermaya Suradinata mengatakan, pengajuan gelar ini dilakukan dengan pertimbangan tim promotor. Pemberian gelar ini merupakan yang kali pertama sejak IPDN didirikan.

“Saat menjabat sebagai Presiden kelima, ada beberapa hal yang diselesaikan dan digagas, di antaranya penyelesaian utang negara dengan IMF, masalah disintegrasi, menguatkan tentang otsus (otonomi khusus) Papua dan Aceh, serta gagasan melakukan penyatuan kader pamong praja menjadi IPDN,” kata Ermaya dalam sambutan saat membuka sidang pemberian gelar Doktor Kehormatan.

Tim promotor menyadari betul manfaat dan kemajuan politik strategis pemerintahan yang digagas Megawati, terutama di bidang ilmu pemerintahan. Sehingga mempunyai alasan yang kuat untuk memberi gelar Doktor Kehormatan.

Sementara itu Megawati Soekarno Putri, menjelaskan hari ini bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang memberikan hak politik kepada perempuan. Artinya, berdasarkan UUD 1945 telah memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.

“Kongres perempuan yang digagas Bung Karno tentang emansipasi atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sehingga setiap perempuan Indonesia bisa berpartisipasi dalam politik ataupun pembangunan bangsa,” cetusnya.

Untuk memenuhi persyaratan calon legislatif, kata Megawati, dirinya selalu mengalami kesulitan memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Kondisi serupa dirasakan juga pimpinan partai lain.

“Kenyataan di lapangan sangat sulit mencari perempuan yang mau berkarier di bidang politik dengan berbagai alasan,” ucapnya.

Megawati menambahkan, pemerintah yang tidak mempunyai visi dan misi tidak jelas ibarat kapal tanpa arah dan tujuan. Pancasila dan UUD 1945 tidak menghendaki pemerintahan teknokratis yang cenderung berdasarkan finansial tapi pola pikirnya monokasual yang berkesimpulan pada satu pemikiran saja tanpa memikirkan dampak dan kebutuhan.

“Ini tentu saja bertentangan dengan UUD 1945,” jelasnya.

Hadir pada acara tersebut mantan ‎Wakil Presiden RI, Tri Sutrisno bersama istri, ‎Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani, ‎Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, ‎Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, serta sejumlah pejabat negara lainnya.

Reporter: Agus Kris | Editor: Eddy Surya Wijaya